Friday, October 20, 2017

Tarif Taksi Online Tetap Dibatasi oleh Kemenhub


Jakarta, BIZ – Kementrian Perhubungan tetap memakai besaran tarif taksi online seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017, walaupun sebenarnya penetapan itu sudah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).


Tarif tersebut dapat dipastikan akan tetap dipakai didalam revisi peraturan baru yang sedang digodog, dan perubahan Rp. 3.500 – Rp. 6.000 untuk taksi online per kilometer untuk wilayah Sumatra, Jawa dan Bali. Dan Rp. 3.700 – Rp. 6.500 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Besaran tersebut sudah tertulis di pasal 19 ayat 2f dan ayat 3e.

Aturan itu tetap dipakai dengan maksud untuk melindungi driver taksi online sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai konsumen. Akan tetapi aturan tersebut termakuk dari 14 poin di Permenhub 26/2017 yang sudah dimentahkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain aturan ini akan dipakai di revisi paeraturan yang berlaku per tanggal 1 November nanti, aturan itu juga berlaku untuk sekarang dalam masa transisi sedang berlangsung.

Hal yang berbeda akan terlihat di sanksi bagi driver yang melanggar. Yang dulunya hanya Kemenhub yang berperan untuk melaporkan pelanggaran, kini bupati, walikota, gubernur, dirjen hingga kepala badan juga berperan dalam hal tersebut.


EmoticonEmoticon